pp nomor 55 tahun 2005. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku ketentuan yang mengatur mengenai Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air untuk keperluan usaha yang tertuang dalam PP Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pp nomor 55 tahun 2005

Pada tahun 2005 jumlah pesantren mengalami peningkatan mencapai 14. Menurut Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap yaitu: 1) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan 2) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 6 Tahun 2021; dan PP Nomor 44 Tahun 2005. 137, TLN No. 2005 No. 3 Tahun 2012 . Perpres No. (1) Dana Perimbangan terdiri atas: a. 1 Tahun 2004; UU No. 2005 Peraturan Pemerintah (PP) NO. 74. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2009. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun. 56. NOMOR 55 TAHUN 2O2I TENTANG PERATURAN PEI-AKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2OI8 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal. (PP) Nomor: 55: Tahun: 2012: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 15 Mei 2012: Nama Jabatan. NO. id – Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 6 Tahun 2021; dan PP Nomor 44 Tahun 2005. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan. METADATA PERATURAN. Nomor: 55: Tahun: 2022: Tajuk Entri Utama: Indonesia: Unit Eselon I Pemrakarsa: Direktorat Jenderal Pajak: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 20 Desember 2022 :. TENTANG. 2009. 9. 2010 No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI JANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tenaga kependidikan pada: TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenaga kebersihan TK/RA. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. NOMOR 55 TAHUN 2005 . Padahal, pada tahun yang sama, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6. Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. 58, LN. Nomor. Pertimbangan PP 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan adalah bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerin- tah pusat dan pemerintah daerah. 07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus. Perluasan fasilitas yang jamak dikenal juga sebagai PPh Final 0,5 persen untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM) ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang. Beleid ini disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Jakarta Tanggal Penetapan. PERMEN NOMOR 55 TAHUN 2013 Author:. Tempat Penetapan. 2015 No. STATUS PERATURAN. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. Bentuk. Status: Hanya untuk pelanggan. PP No. Tahun. Indonesia, Pemerintah Pusat. PP ini mencabut PP Nomor 18 Tahun 2009; PP Nomor 23 Tahun 2018; dan PP Nomor 30 Tahun 2020. 33, TLN No. 2005 No. Sedangkan menurut Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 yang dikutip oleh Sonny Sumarsono (2010) mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu: 1. 30, LN. TENTANG. E. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55); 5. (PP) Nomor: 55: Tahun: 2007: Tentang: Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pendidikan Agama dan. T. 21 Desember 2018. 56. 49. PP Nomor 55 Tahun 2017. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat,. Peraturan Pemerintah (PP). UU No. PP No. com. (PP) NO. 13 Tahun 2014. wpd 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu. PP Nomor 3 Tahun 2007 tetang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan P. 5724, LL SETNEG : 26 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial KetenagakerjaanPeraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Nasional Pendididikan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Pemerintah (PP) No. U. U. PP. Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 2010. U. 97, TLN No. 55. Judul. bahwa dalam rangka. Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Provinsi Jawa Timur Tahun 2022; Mengingat: 1. Dana Alokasi Umum; dan. E. 0. 464. 147, TLN No. Undang-Undang Nomor 10. Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 19 Tahun 2010; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008; Nomor 7 Tahun 2008; Nomor 9. METADATA PERATURAN. Pejabat Pengundangan. 2017. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumPP No. Ketentuan selengkapnya atas PP-55/2022. PBB Bagian Daerah dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan. DANA PERIMBANGAN . Nomor. Nomor : P. JAKARTA – Pemerintah menerbitkan aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. E. ABSTRAK PERATURAN. 141 tahun 2018 tentang. 2005 No. Bentuk. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 4568 LL SETNEG : 28 HLM. Permenkeu 2021. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dana Bagi Hasil; b. 2005 No. KEPPRES No. PP NO 19 TH 2005. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan. PERATURAN. Judul. FILE-FILE. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah 2. Judul. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah T. 5155, LL SETNEG : 3 HLM. my. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D); 17) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas. Download. Tahun. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Detail. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106); 4. PP No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (2) dan pasal 37 serta pasal 35 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi terkait dengan pasal tentang kurikulum (PP 57 Tahun 2021) dipastikan tidak akan menimbulkan hal yang kontroversial, karena secara. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan. 39. U. InfoASN. 00 0000 00:00:00. U. 72, LN. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahanPerubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. 4916), PP No. UU No. 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara. Badan / Pengarang: Presiden Republik Indonesia. Nomor. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 9. Dokumen Peraturan : Hubungan. Tipe Dokumen. Belum Tersedia. No. 55 th. 306, LL SETNEG : 4 HLM. Dana Alokasi Khusus dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu. Indonesia, Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. TAX TREATY. Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, danFungsi Eselon I Kementerian Negara; 4. Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. 9 Tahun 2015; UU No. PMA No. d. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik. PP Nomor 55 Tahun 2012. Preview. PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (4) dan ujian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4), Pasal 123 ayat (1) huruf b, dan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik. Tempat Penetapan. ABSTRAK:PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2005 TENTANG DANA PERIMBANGAN Pasal 2 (1) Dana Perimbangan terdiri atas: a. Indonesia, Pemerintah Pusat. Umpan ; FAQ ; Prasyarat ; Hubungi Kami ;Peraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. TENTANG. NOMOR 55 TAHUN 2005 TENTANG DANA PERIMBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan. Pada 20 Desember lalu, pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55 2022). 9. . Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. Sekilas Pajakku. 20 Tahun 2003; UU No. PP. 36, LN. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2005 TENTANG DANA PERIMBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 9. PP No.